IPOL.ID – Board of Peace (BOP) diperkenalkan sebagai sebuah inisiatif untuk merespons konflik melalui pendekatan yang diklaim lebih fleksibel dan langsung. Gagasan ini menempatkan kepemimpinan moral, negosiasi langsung, serta keterlibatan figur-figur berpengaruh di luar struktur multilateral formal sebagai instrumen utama dalam mendorong penyelesaian konflik.
“Meskipun BOP menawarkan pendekatan yang lebih langsung, konsep ini perlu dicermati secara kritis karena menunjukkan kecenderungan pergeseran dari multilateralisme institusional menuju diplomasi yang lebih terpersonalisasi dan elitis,” jelas Athiqah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik (PRP) BRIN, dalam Webinar “The Board of Peace Explained: Perspektif Indonesia” yang diselenggarakan akhir pekan kemarin di Jakarta.
“Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait akuntabilitas, legitimasi, dan keberlanjutan proses perdamaian yang dihasilkan,” jelas Athiqah, melansir Selasa (17/2/2026).
Ia juga menekankan bahwa pendekatan semacam BOP berpotensi mereduksi kompleksitas konflik, khususnya di Gaza, serta mengabaikan suara aktor-aktor lokal yang terdampak langsung. Selain itu, terdapat risiko masuknya kepentingan ekonomi politik yang dapat memengaruhi arah dan substansi perdamaian.
