Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, baru-baru ini di Jakarta, merespons terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah Sumatera yang berdampak pada jutaan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Menurut Eddy, gangguan yang meluas hingga menyebabkan lebih dari 13 juta pelanggan terdampak menunjukkan bahwa sistem kelistrikan nasional masih memiliki kerentanan serius yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Saya memahami PLN sedang bekerja keras melakukan pemulihan. Namun blackout berskala besar seperti ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa,” ujarnya.
Ia menilai penjelasan PLN mengenai cuaca buruk dan gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi harus menjadi alarm serius bagi ketahanan energi nasional.
Eddy secara khusus meminta PLN melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan jaringan transmisi, sistem proteksi, hingga mitigasi risiko bencana dan cuaca ekstrem.
“Kita hidup di era perubahan iklim. Cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi. Karena itu, infrastruktur kelistrikan nasional harus memiliki sistem cadangan dan mitigasi yang jauh lebih kuat agar tidak mudah mengalami efek domino,” tegasnya.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga menyoroti besarnya dampak sosial dan ekonomi akibat blackout tersebut, mulai dari terganggunya usaha masyarakat, layanan publik, jaringan komunikasi, hingga aktivitas rumah tangga di berbagai daerah Sumatera. Ia meminta PLN lebih transparan kepada publik terkait penyebab utama gangguan dan langkah konkret pencegahan ke depan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik harus dijaga. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya antisipasi dan minimnya modernisasi jaringan listrik nasional,” lanjutnya.
Selain itu, Eddy juga mendorong pemerintah dan PLN mempercepat modernisasi grid kelistrikan nasional berbasis smart grid dan memperkuat interkoneksi antarwilayah agar sistem lebih tahan terhadap gangguan besar.
“Momentum ini harus menjadi bahan evaluasi nasional. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan listrik tersedia, tetapi juga soal keandalan sistem ketika menghadapi gangguan,” pungkas Anggota DPR RI Komisi XII tersebut. (tim)
