IPOL.ID- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Matnoor Tindoan, menyoroti lemahnya pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berada di bawah kewenangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Menurutnya, masih banyak aset daerah yang terbengkalai hingga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Begitu banyak aset Dinas Pertamanan yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Yang mangkrak pun banyak. Kalau BPK periksa langsung ke lapangan, saya kira rekomendasinya akan lebih banyak lagi,” ujar Matnoor dalam rapat P2APBD 2025, Rabu (17/6/2026).
Politisi PPP itu mengatakan, penggunaan aset untuk kepentingan masyarakat seperti fasilitas RW masih dapat dimaklumi. Namun, ia menyayangkan adanya aset daerah yang justru dimanfaatkan untuk usaha pribadi tanpa penindakan yang jelas dari pemerintah.
“Ada yang dibuat bengkel, ada yang dibuat ruko, ada yang dibuat toko dan macam-macam. Saya pernah sampaikan itu, tapi sampai sekarang saya kira belum ada progres yang signifikan,” sesalnya.
