IPOL.ID – Minimnya penyerapan anggaran di dinas-dinas yang menjadi mitra Komisi D pada APBD DKI 2026 menjadi perhatian serius anggota DPRD dari Fraksi PKB, Yusuf.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD DKI itu menyesalkan masih rendahnya penyerapan anggaran khususnya pada program pembebasan lahan dan penanganan infrastruktur pengendalian banjir yang telah berulang kali dianggarkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Dia menyoroti sejumlah aset dan lahan di kawasan daerah aliran sungai yang hingga kini belum dapat dibebaskan, meskipun anggarannya telah tersedia sejak beberapa tahun lalu.
Menurut Yusuf, salah satu contoh berada di kawasan Jalan TB Simatupang, Jaksel yang masih masuk wilayah administrasi Jakarta. Ia menilai kondisi daerah aliran sungai di lokasi tersebut mengalami penyempitan sehingga mengurangi kapasitas tampung air dan berpotensi memicu banjir saat curah hujan tinggi.
“Dulu lebar saluran bisa mencapai sekitar tiga meter, sekarang menyempit. Kondisi seperti ini tentu berdampak terhadap kemampuan aliran air saat hujan deras dan menjadi salah satu faktor penyebab banjir,” ujar anggota DPRD DKI yang sudah 2 periode duduk di Kebon Sirih dalam rapat P2APBD DKI 2025, Kamis (18/6/2026).
