IPOL.ID – Komisi X DPR RI meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyederhanakan birokrasi penelitian serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar tambahan anggaran riset yang disiapkan pemerintah mampu menghasilkan inovasi yang berdampak bagi pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala BRIN terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Karmila mengapresiasi perbaikan tata kelola BRIN yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 66 menjadi 39 rekomendasi. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen BRIN dalam memperbaiki tata kelola lembaga.
“Kami mengucapkan apresiasi bahwa dari 66 sekarang hanya 39 rekomendasi. Mudah-mudahan semakin terus ada perbaikan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun,” ujarnya.
