IPOL.ID-Minimnya realisasi reses anggota DPRD DKI sepanjang 2026 menjadi catatan yang harus diperhatikan secara serius Dinas dan Sudin di Jakarta.
Karena itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Sardi Wahab, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan anggaran pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Sardi, banyak usulan hasil reses anggota DPRD yang hingga kini belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran di tingkat Suku Dinas (Sudin).
“Kalau anggaran Sudin terus menurun, bagaimana usulan masyarakat bisa dikerjakan?. Padahal saat anggarannya belum turun saja masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan,” ujar Sardi dalam rapat pembahasan KUA-PPAS TA 2027, Jumat (24/7/2026).
Politisi Golkar itu menilai Sudin merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus tempat masyarakat menyampaikan berbagai keluhan melalui anggota dewan. Karena itu, ia meminta Pemprov tidak mengurangi dukungan anggaran bagi Sudin.
