IPOL.ID – Pemerintah mengajukan opsi pengurangan saham pemerintah atau dilusi di PT Garuda Indonesia Tbk. Opsi disampaikan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, saat mengadakan rapat kerja bersama Komisi VI DPR, kemarin.
Terkait hal ini, Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) langsung bereaksi. Mereka khawatir Garuda akan jatuh ke tangan asing. “Garuda Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi Indosat ke-2 yang lepas ke tangan asing. Kejadian Indosat menjadi catatan terburuk rakyat Indonesia,” ungkap Ketua Sekarga Tomy Tampatty, Sabtu (13/11).
Untuk sementara ini, opsi dilusi bersifat pilihan. Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas baru meminta dukungan Komisi VI DPR jika opsi terpaksa dilakukan.
Segara pun berharap, Komisi VI dan fraksi-fraksi di DPR menolak opsi tersebut. Sebab opsi ini akan menjadi catatan buruk bagi sejarah flag carrier Garuda Indonesia.
“Kami berharap Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, dan seluruh anggota DPR menolak permohonan tersebut,” pintanya.
Untuk diketahui, saat ini saham negara di PT Garuda Indonesia Tbk mencapai 60,5%, Trans Airways sebanyak 28,2%, sisanya milik publik sebesar 11,1%. Kementerian BUMN mengakui, kalau opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
