Ditugasi Bereskan Urusan Minyak Goreng, Luhut Langsung Tancap Gas Audit Perusahaan Sawit

IPOL.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng.

Tugas diberikan saat pasokan langka dan harga masih mahal.

Mendapat penugasan itu, Luhut mengatakan akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikannya untuk membangun kantor pusat di Indonesia.

“Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit,” katanya, Kamis (26/5/2022).

Audit itu, kata dia, penting dilakukan guna mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yakni mencakup luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.

“Saya lapor Presiden, ‘Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini’,” ucapnya.

Dia mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Sebab, kata dia, banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

“Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia),” ujarnya.

Soal tugas barunya mengurusi masalah minyak goreng,
Luhut menilai bahwa masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting yaitu tujuan utama penyelesaian masalah agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.

“Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan,” katanya Luhut.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan dalam menjalankan tugasnya ini, Luhut akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (k/l) lain dalam memastikan stok aman dan distribusi minyak goreng sesuai target.

“Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus saling berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, BPKP, Kejaksaan Agung untuk pengawasannya,” jelas Jodi.

Dia mengatakan, pemerintah akan menggunakan aplikasi digital dalam mengawasi pasokan dan distribusi minyak goreng di dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah menargetkan harga minyak goreng curah turun ke level HET sebesar Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.