Pedagang Pasar Sebut Mendag Terlalu Banyak Pencitraan

IPOL.ID – Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) memberikan sorotan tajam kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

IKAPPI menilai sejauh ini Mendag Zulkifli Hasan belum banyak melakukan hal yang signifikan, khususnya hak yang berkaitan dengan pedagang pasar.

“Selama 100 hari ini Menteri Perdagangan memang sudah melakukan kerja, namun hingga saat ini belum terlihat signifikan keberhasilan apa yang telah dilakukannya. Kami berharap Menteri Zulkifli Hasan terus fokus terhadap kerja yang menyentuh kehidupan masyarakat kecil,” kata Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI, Ahmad Choirul Furqon, Rabu (28/9/2022).

IKAPPI juga menilai, Menteri Perdagangan saat ini cenderung terlalu banyak pencitraan.

“Kami faham bahwa sudah menjelang Pemilu 2024 dan sangat wajar apabila ketua Partai ingin elektabilitas lembaganya naik, namun kami berharap Menteri jangan terlalu banyak pencitraan dulu,” katanya.

Jika kinerjanya baik sebagai Mendag, kepercayaan publik juga akan naik terhadap partai yang dipimpinnya, itu otomatis. Pasca kenaikan harga BBM ini sembako terus mengalami kenaikan, sebagai menteri teknis yang langsung berhubungan dengan ini IKAPPI berharap Mendag bisa muncul sebagai problem solver.

“Jadi urusan pencitraan kami harap dikesampingkan terlebih dahulu,” sebut Furqon.

Dewan Pimpinan Pusat IKAPPI juga menegaskan, saat ini banyak sekali hal yang harus dipelajari oleh Menteri Perdagangan.

“Kami menilai bahwa hal yang perlu dipelajari oleh Menteri Perdagangan sangat banyak, jadi alangkah lebih baik apabila Menteri Zulhas lebih fokus dalam mempelajari permasalahan, seperti evaluasi HET atau harga eceran tertinggi dan permudah distribusi pangan,” ujarnya.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI ini juga mengingatkan bagaimana intruksi dari presiden terkait food security. Mendag Zulhas harus ingat pesan Presiden Jokowi soal krisis pangan.

Sudah berkali-kali Presiden memberikan peringatan tegas soal bahaya krisis pangan, apabila hal ini tidak diindahkan tentu ini menyalahi aturan, padahal tugas seorang menteri yaitu membantu Presiden dalam menajemen negara.

“Presiden memberikan himbauan ini tentu berdasarkan data yang akurat, terlebih Food And Agricultural Organization (FAO) juga berkali kali memberikan red alert adanya bahaya krisis pangan. Kementan sebagai kementerian teknis yang menyiapkan produk, Kemendag sebagai manajemen dalam distribusi barang, kalau kedua lembaga ini kerja sama dengan baik, maka Indonesia tidak akan ada krisis pangan,” katanya. (Far)