indoposonline.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah terisi. Itu menyusul pelantikan Marullah Matali, Senin (18/1/2021) lalu. Mantan Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) itu, menjalin komunikasi harmonis dengan awak media. “Saya dengar komunikasi bersangkutan (Marullah Matali) kurang baik. Terlebih ketika dihubungi teman-teman media,” tutur Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, kepada wartawan, Rabu (20/1/2021).
Marullah, bilang Sugiyanto, harus terbuka dengan awak media. Marullah bisa mencontoh sikap dan gaya komunikasi Alm Saefullah dengan para pewarta. “Harus diubah cara komunikasinya. Jangan sampai hari ini dichat dijawab esok harinya atau tidak dibaca bahkan dihubungi tak dijawab,” sindir Sugiyanto.
Sebagai orang nomor satu dalam hirarki birokrasi, banyak masalah akan dihadapi Marullah. Khususnya, dalam menjalankan tugas menjadi orang ketiga di Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya, banjir, kemacetan, penanganan sampah, penataan aset daerah, hingga menghadapi Pandemi Covid-19. “Sekda DKI baru harus bisa menuntaskan masalah-masalah berat tersebut. Termasuk dampak buruk wabah Covid-19, yaitu berkurangnya pendapatan daerah, bertambahnya penganguran, tutupnya kegiatan usaha UKM, dan lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, Marullah juga harus memperhatikan persoalan birokrasi. Khususnya posisi-posisi fungsional masih kosong, potensi KKN, dan pengawasan melekat pada jajaran birokrasi. “Tak ada pilihan, Sekda baru harus cepat bergerak. Marullah harus tegas tapi bijaksana dan terukur,” tegas Sugiyanto.
Setidaknya, ada lima hal harus segera dilakukan Marullah. Pertama, melakukan konsolidasi internal dengan semua pejabat eselon untuk menyamakan persepsi membangun Jakarta berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Jangkan Menenggah (RPJMD) dan visi-misi Gubernur DKI, Anies Bawesdan. Kedua, melaksanakan aturan system reward and punishment terhadap PNS Pemprov DKI Jakarta. Ketiga, memperluas dan mempermudah hubungan komunikasi dengan masyarakat dan media masa, termasuk menampung dan mendengarkan pengaduan serta keluhan, aspirasi masyarakat DKI Jakarta.
Keempat membangun hubungan harmonis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Dan, terakhir menjembatani hubungan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. “Segera lakukan lelang jabatan, maksimalkan fungsi Inspektorat untuk pengawasan melekat dan mencegah KKN, gerakan diskominfotik untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan media masa tanpa diskriminasi,” ucap Sugiyanto.
Marullah, lanjut Sugiyanto, harus berinisiatif melakukan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta baik formal maupun informal, termasuk memfasilitasi pertemuan rutin antara Gubernur DKI dan DPRD DKI. Tujuannya, menyelaraskan persepsi dalam membangun Jakarta, khususnya penyususnan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta.
Marullah diharap melakukan lobi tingkat tinggi untuk sinkronisasi program Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. “Di tangan Marullah, berbagai persoalan Jakarta dapat dituntaskan, harapan dapat diwujudkan. Tentu, berdasar janji-janji gubernur,” tutupnya. (car)
