“Sebetulnya, PKPU tujuannya adalah memberikan kelonggaran dan ruang bagi debitur dalam hal ini KSP Indosurya untuk membayar kembali dana anggotanya secara bertahap,” beber Faiz pada wartawan.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar lebih jauh menjelaskan putusan pengadilan terkait homologasi KSP Indosurya sifatnya mengikat dan memaksa. Sehingga, tidak bisa dikalahkan oleh tindakan lain termasuk demonstrasi. “Jadi, hanya putusan pengadilan yang dapat mengalahkannya. Homologasi itu perdamaian,” katanya.
Kewenangan Penyidik Terhadap langkah Polri, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti berpendapat bahwa perihal tindakan penyidikan, apapun bentuknya, adalah kewenangan mutlak penyidik berdasarkan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP. “Yang paling penting adalah bagaimana Polisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menangani dan memproses laporan,” kata Poengky kepada wartawan.
Ia juga mengakui bahwa Kompolnas belum mendapatkan pengaduan terkait perkara Indosurya. “Jadi informasi terkait Indosurya hanya diperoleh dari media,” katanya.
