indoposonline.id – Kudeta sunyi militer Myanmar mendapat beragam kecaman. Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat mendesak militer Myanmar (Tatmadaw) membebaskan Aung San Suu Kyi. Selain itu, juga melepas sejumlah pejabat pemerintah. ”Kami mengecam segala tindakan untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar. AS akan menindak tegas kalau tindakan itu tindak dihentikan,” ancam Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki, melalui pernyataan resmi, Senin (1/2/2021).
AS juga mendesak militer dan semua elemen mematuhi norma demokrasi, supremasi hukum. ”Kami menyerukan pemimpin militer Myanmar membebaskan seluruh pejabat pemerintah, pemimpin masyarakat sipil, dan menghormati keinginan rakyat Myanmar,” tegas Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, kapad Reuters.
Selain AS, Australia juga mendesak Myanmar hal serupa. Militer Myanmar hanya ingin mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan penangkapan Suu Kyi dan pejabat pemerintah lain. ”Kami menyerukan militer Myanmar menghormati hukum dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum,” ucap Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, seperti dilansir AFP.
Suu Kyi ditangkap bersama Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Penahanan Suu Kyi dan tokoh senior NLD dikonfirmasi juru bicara partai Myu Nyunt. Penahanan itu, berlangsung ketika Tatmadaw menuding pemilihan umum yang dimenangkan NLD pada November lalu curang.
Militer menuding ada jutaan pemilih palsu dan menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk diverifikasi. Pekan lalu seorang Jubir Militer Myanmar mengancam akan mengambil tindakan jika keluhan soal pemilu tidak digubris. (mgo)
