indoposonline.id – Pemerhati dan praktisi transportasi laut, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan uji coba dan audit, semua kapal eksekutif di lintasan Merak-Bakauheni. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
BHS yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengatakan uji coba dan audit kapal eksekutif itu guna memastikan apakah armada ASDP tersebut benar-benar laik dan memenuhi standar.
“Sehingga layak ditempatkan di dermaga 6 (eksekutif) dengan tarif lebih tinggi dari kapal ekonomi. Kita tantang ASDP untuk uji coba atau audit semua kapal eksekutif. Dengan melibatkan Kemenhub, Badan Klasifikasi Indonesia, Gapasdap, MTI, YLKI, dan unsur-unsur independen lain,” jelas BHS, dalam keterangan persnya kepada wartawan Minggu (28/2/2021).
BHS yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, mengatakan, data menunjukkan ukuran kapal-kapal di dermaga eksekutif saat ini mayoritas panjang 110 meter. Bahkan ada yang cuma 80-an meter.
“Untuk menjamin kapasitas angkut, kapal di sana seharusnya panjang 130 meter ke atas. Atau sesuai ukuran kade dermaga yang disiapkan yakni 150-200 meter,” ujarnya.
Dari sisi kecepatan, lanjut Bambang Haryo, kapal eksekutif harus mampu melaju di atas 15 knot. Kemudian dalam hal kenyamanan, tuturnya, fasilitas kapal eksekutif juga harus lengkap.
Lebih lanjut Bambang Haryo juga mempertanyakan mengapa kapal-kapal yang dibangun pemerintah dioperasikan oleh ASDP untuk mencari keuntungan komersial di dermaga eksekutif. Yakni KMP Legundi, KMP Batu Mandi, dan KMP Sebuku.
“Seharusnya kapal-kapal yang dibangun menggunakan dana APBN itu ditempatkan di lintasan keperintisan atau di dermaga 5 Merak yang kurang diminati swasta. ASDP sebagai BUMN jangan mencari keuntungan saja. Tetapi harus menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta. Ditjen Perhubungan Darat seharusnya segera memindahkan kapal-kapal itu dari dermaga eksekutif,” ujar politisi sekaligus Dewan Pakar Partai Gerindra ini.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 yang pernah menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI ini menegaskan, masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Karena dermaga eksekutif dibangun menggunakan APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Bambang Haryo berharap pembangunan terminal eksekutif tidak terlalu mahal. Dia menceritakan pengalamannya membangun mall 4 lantai—yang lebih besar dari terminal eksekutif, ditambah hotel internasional 10 lantai miliknya, itu hanya menelan investasi kurang dari Rp300 miliar.
Lebih lanjut Bambang Haryo mengharapkan Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan segera mengoreksi dominasi ASDP. Dominasi ASDP kata dia, bisa membuat BUMN itu terjerumus ke dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu ada ketidaklaziman peran ASDP.
“Sebab selain menjadi fasilitor yakni pengelola pelabuhan, BUMN itu juga mengelola kapal, bahkan bertindak sebagai regulator karena mengatur izin dan jadwal kapal. Hal ini tidak kita temui di moda transportasi lain, dimana fungsi fasilitator, operator, dan regulator sudah dilakukan oleh lembaga atau korporasi terpisah. Misalnya di transportasi laut, operator kapalnya adalah Pelni, fasilitator pengelola pelabuhan Pelindo, dan regulatornya KSOP,” ujarnya.
Sementara itu Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin saat dikonfirmasi untuk memberikan tanggapannya, melalui pesan WhatsApp dan dihubungi via telpon, mengenai permintaan dari Pemerhati dan praktisi transportasi laut, Bambang Haryo Soekartono (BHS), agar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan uji coba dan audit, semua kapal eksekutif di lintasan Merak-Bakauheni, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, menjelaskan sebagai berikut.
“Kami pastikan komitmen kami untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada pengguna jasa menjadi lebih baik. Yang terpenting adalah kualitas layanan publik,” ujarnya. (msb/dri)