Anggota DPR RI periode 2014-2019 yang pernah menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI ini menegaskan, masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Karena dermaga eksekutif dibangun menggunakan APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Bambang Haryo berharap pembangunan terminal eksekutif tidak terlalu mahal. Dia menceritakan pengalamannya membangun mall 4 lantai—yang lebih besar dari terminal eksekutif, ditambah hotel internasional 10 lantai miliknya, itu hanya menelan investasi kurang dari Rp300 miliar.
Lebih lanjut Bambang Haryo mengharapkan Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan segera mengoreksi dominasi ASDP. Dominasi ASDP kata dia, bisa membuat BUMN itu terjerumus ke dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu ada ketidaklaziman peran ASDP.
“Sebab selain menjadi fasilitor yakni pengelola pelabuhan, BUMN itu juga mengelola kapal, bahkan bertindak sebagai regulator karena mengatur izin dan jadwal kapal. Hal ini tidak kita temui di moda transportasi lain, dimana fungsi fasilitator, operator, dan regulator sudah dilakukan oleh lembaga atau korporasi terpisah. Misalnya di transportasi laut, operator kapalnya adalah Pelni, fasilitator pengelola pelabuhan Pelindo, dan regulatornya KSOP,” ujarnya.
