indoposonline.id – Amerika Serikat (AS) terus memonitor perkembangan kudeta Myanmar. Kudeta militer itu, dinilai melanggar demokrasi. Karena itu, negeri Paman Sam tersebut bakal mengevaluasi bantuan luar negeri untuk Myanmar.
Presiden AS Joe Biden mengancam akan menjatuhkan sanksi baru terhadap para jenderal yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar. Militer Myanmar menggelar kudeta di Naypyitaw Senin pagi dan menangkap penerima Hadiah Nobel Perdamaian dan penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, sejumlah politisi dan aktivis.
Sejumlah pejabat Department Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan Washington belum menghubungi para pemimpin kudeta Myanmar. Termasuk para pejabat yang diturunkan paksa. Undang-undang di AS mengatur adanya kudeta di suatu negara otomatis menghentikan bantuan dana ke negara tersebut. ”Kami akan mengevaluasi program-program bantuan untuk memastikan sejalan dengan insiden terbaru,” tutur seorang pejabat di Deplu AS.
Tidak hanya bantuan, juga akan membahas sanksi terhadap petinggi militer Myanmar. Deplu AS sempat mengadakan pertemuan dengan Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Komite Hubungan Internasional Senat.
Ketua Senat dari Partai Republik Mitch McConnell, yang dekat dengan Suu Kyi, mengaku telah membahas situasi Myanmar dengan Biden dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Ia telah mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi berat terhadap militer Myanmar.
Militer Myanmar menggelar kudeta terhadap pemerintah, dan menetapkan status darurat satu tahun. Selama status darurat, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif Myanmar berada di bawah kendali pimpinan tertinggi, Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing. (mgo)
