indoposonline.id – Sejumlah lembaga kemanusiaan mendesak militer Myanmar membebaskan anggota parlemen. Maklum, selain penasihat pemerintahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, anggota parlemen masih dalam tahanan.
Lembaga advokasi Hak Asasi Manusia se-Asia, Forum Asia, mendesak militer membebaskan anggota parlemen. ”Kami dengan sangat militer Myanmar melepaskan tahanan pascakudeta Senin lalu,” tutur Peneliti Forum Asia Rachel Arini dalam diskusi Migrant Care, Kamis (4/2/2021).
Arini mengapresiasi sikap sejumlah negara Asia Tenggara mengambil sikap atas kasus kudeta Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing.
Arini mendesak para pemangku kepentingan dunia dapat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada militer Myanmar atas kudeta itu. Sanksi itu dapat diberikan kepada entitas bisnis terhubung dengan Tatmadaw.
Saat ini, militer Myanmar masih bergantung pada bisnis militer. Oleh sebab itu, sanksi ekonomi tepat sasaran menjadi upaya perlawanan menolak kudeta. Amnesty Internasional telah menerbitkan daftar bisnis berkaitan Militer Myanmar. ”Untuk internasional stake holders kita juga sangat meminta sanksi ekonomi targeted, kepada militer dan kroni-kroninya,” tegas Arini.
Selain itu, juga mendesak Facebook menutup dua akun penyebar ketakutan insiden kudeta Myanmar. Dua akun itu, USDP dan writers leaders. Sebagai informasi, Facebook salah satu media sosial paling populer di Myanmar. Berdasar Channel News Asia, kurang lebih ada 53 juta penduduk Myanmar pemakai Facebook. (mgo)
