“Meski terkesan mengakomodir para investor di tengah kondisi investasi di pasar modal yang tak menentu pasca kasus Jiwasraya, namun POJK tersebut ternyata belum relevan dan tidak proporsional,” ujar Suparji, di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
POJK ini bahkan dinilai tidak selaras dengan program PEN. Yang visinya memberikan relaksasi terhadap kemudahan berinvestasi di masa sulit saat ini.
“Masukan dari emiten maupun investor harus didengar. Karena itu suara mereka bisa dijadikan fakta agar OJK mempertimbangkan untuk meninjau atau mencabut POJK tersebut,” ujar Suparji.
Apalagi, lanjut dia, program PEN yang ada saat ini belum optimal menjawab permasalahan ekonomi Indonesia saat ini. “Masalah ekonomi saat ini sangat kompleks. Jadi perlu ada terobosan baru, bukan menambah susah kondisi ekonomi emiten,” katanya.
Sementara Analis Reliance Sekuritas, Lanjar Nafi mengatakan bahwa dengan adanya kewajiban untuk buyback saham, jika dilihat dari sisi emiten justru malah merugikan.
“Karena ada kebijakan buyback, justru memberatkan emiten-emiten publik yang ingin melakukan go private. Dipastikan dari sisi emiten pasti merugi,” katanya.
