indoposonline.id – Belum lama ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono memberikan nilai E untuk Pemprov DKI, khususnya Dinas Kesehatan DKI terkait pengendalian pandemi.
“Saya pikir, memberi penilaian sah-sah saja, tapi harus jelas tolok ukurnya, objektif, by data. Di Jakarta, kita tidak bisa hanya menilai dari angka penularannya, harus nilai dari segala sisi,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dikonfirmasi indoposonline (Ipol), Jumat (28/5/2021).
Seperti halnya, lanjut Zita, kualitas respon tenaga kesehatannya bagaimana?, Angka kesembuhannya berapa?, Angka kematiannya berapa?. “Menkes harus lihat itu,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini, Dinkes DKI sudah kerja maksimal, kerja di atas rata-rata. Hasilnya jelas, data per 27 Mei, angka sembuhnya 95,7 persen, meninggalnya 1,7 persen. “Ini lebih baik dari yang lain,” ungkapnya.
Sekalipun penularannya meningkat, tapi tidak bisa dikatakan nilai E. “Itu melukai banyak perasaan nakes di Ibu Kota. Sama saja mengabaikan pengorbanan 18 tenaga kesehatan (nakes) yang telah gugur melawan pandemi,” tuturnya.
“Saya berharap, Wamenkes bisa mengevaluasi apa yang telah diucap. Kita tidak butuh nilai-nilai, Pemerintah Pusat harusnya mendorong, mengayomi, dan memberi semangat nakes yang ada di daerah,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberikan nilai E atau paling buruk kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.
Penilaian kualitas pengendalian pandemi itu berdasar pada tingkatan laju penularan dan level kapasitas respons layanan kesehatan di setiap daerah.
Penilaian itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono dalam rapat kerja di Komisi IX DPR RI, Kamis (27/5/2021).
“Ada beberapa daerah yang masuk ke kategori D ada yang masuk kategori E seperti Jakarta, tetapi ada juga yang masih di C artinya tidak terlalu tinggi bed occupancy rate dan pengendalian provinsinya masih baik,” kata Dante.
Dikatakannya, turut menunjukkan kapasitas respons yang paling buruk jika dibandingkan dengan daerah lain.
“Atas rekomendasi tersebut, masih banyak yang dalam kondisi terkendali kecuali DKI Jakarta ini kapasitasnya E (paling buruk), karena di DKI Jakarta bed occupancy rate-nya sudah mulai meningat dan kasus tracingnya juga tidak terlalu baik,” katanya. (ibl)