Menteri Basuki menambahkan bahwa prioritas pembangunan di tahun 2022 ini akan lebih fokus pada pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun. Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang bertemakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Menteri Basuki juga menekankan bahwa meskipun anggaran tahun 2022 lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, alokasi anggaran untuk program-program berbasis masyarakat diusahakan untuk tidak dikurangi.
“Saya sudah menyampaikan untuk alokasi program BSPS dan padat karya jangan kurang dari alokasi tahun ini, bahkan mungkin masih bisa ditingkatkan dan diprioritaskan,” terang Menteri Basuki.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.
“Hasil raker ini akan ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V dengan para Dirjen di Kementerian PUPR untuk mempertajam kegiatan yang diusulkan pada TA 2022 dengan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI” tambah Lasarus.
