Untuk itulah Inas berpendapat, sebaiknya pemerintah mencari jalan keluar terkait harga Pertalite. Kalau pun harga Pertalite tidak dinaikkan, hendaknya Pemerintah menjadikan BBM tersebut sebagai Public Service Obligation (PSO).
“Kita berharap agar pemerintah memikirkan kompensasi untuk menjadikan sebagai PSO, mengingat dana yang harus ditanggung Pertamina cukup besar. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan bantuan atau kompensasi terhadap harga Pertalite,” ujar Inas.
Inas menambahkan, PSO Pertalite juga dapat dimasukkan ke dalam program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam hal ini, Pemerintah bisa memberikan subsidi Pertalite seperti harga Premium dan Solar.
“Masukkan ke dalam pemulihan ekonomi nasional terkait masalah PSO ini. Artinya diperhitungkan juga untuk PSO energi. Karena selama ini, yang ada hanya subsidi Premium dan Solar,” kata dia.
Selain itu, kata dia, seharusnya PSO dibebankan kepada Pemerintah, bukan kepada BUMN. “Kondisi demikian akan membuat keuangan Pertamina berdarah-darah,” pungkasnya.
