“Kami juga tengah mendorong kolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Hal itu dilaksanakan melalui sinergi program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sehingga selain rumahnya layak maka lingkungan sekitarnya pun tertata dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengaku, saat ini pemerintah Kabupaten Natuna sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakatnya. Apalagi masih ada beberapa titik kawasan kumuh di Natuna seperti banyaknya masyarakat yang tinggal di atas aliran sungai dengan tinggal di rumah panggung maupun mereka yang membangun rumah di atas bantaran.
“Kami butuh bantuan pemerintah untuk merelokasi warga kami yang tinggal di atas bantaran sungai. Kami sudah siap menyediakan lahan untuk relokasi, jalan lingkungan, jaringan listrik dan air jadi ketika bantuan perumahan sudah ada masyarakat yang direlokasi bisa menempati hunian yang layak,” harapnya. (rob)
