IPOL.ID – Munculnya wacana menempatkan Polri dibawah Kementeridan dengan membentuk Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk menaungi institusi Polri mendapat reaksi dari sejumlah kalangan.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso berpendapat wacana itu akan sulit diwujudkan dan akan ada proses panjang perubahan atau amandemen konstitusi, pencabutan ketetapan MPR dan revisi UU Polri.
“Perubahan itu akan menghadapi proses politik rumit dan penuh dengan bargaining-bargaining politik dengan partai partai besar dan pimpinan partai untuk dapat mendorong usulan tersebut Gubernur Lemhannas tersebut,’ ujar Sugeng dalam keterangannya yang diterima ipol.id, Rabu (5/1).
Menurut Sugeng, kedudukan Polri berdasarkan konstitusi atau UUD 1945 khususnya Pasal 30 ayat 4 menyebut bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Baca Juga
Dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 juga secara jelas disebut bahwa peran TNI dan Polri berada di bawah Presiden. Sedang Pasal 8 UU NO. 2 Tahun 2002 ditetapkan dengan jelas bahwa institusi Polri berada dibawah Presiden sebagai Kepala Negara.
