IPOL.ID – Mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyesalkan aksi bentrokan warga dengan aparat kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
Dia menduga aksi bentrok kedua belah pihak itu bukan dipicu oleh polisi melainkan para pemangku kebijakan.
“Permintaan pengamanan datang dari pemerintah, maka kepolisian wilayah tugas di lapangan, bisa saja karena kepolisian wilayah dipaksa pemerintah sehingga agak terganggu seperti saat ini,” ujar Natalius dalam keterangannya, Rabu (9/2) malam.
“Karena itu rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemerintah Daerah,” ujar Natalius.
Dituturkan, bentrok antara warga dengan polisi semestinya tidak boleh terjadi apabila para pemangku kebijakan tersebut mau melaksanakan pembangunan partisipatif.
“Riak-riak semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif,” ujar Natalius seraya menyebutkan dalam konteks HAM dan Pembangunan (Human Right and Development) aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama.
