Khusus untuk lahan yang milik pengembang perumahan, Basuki menginstruksikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk membuat surat pemberitahuan ke pengembang bahwa akan dikerjakan pembangunan tanggul. Sehingga pengembang dapat menerima sebagian lahan milik mereka dapat dipakai tanpa proses pembebasan lahan, karena pembangunan tanggul/parapet untuk mengamankan perumahan sekitar.
Dalam kesempatan itu Menteri PUPR juga meminta pekerjaan tambahan struktur pada Dinding Penahan Tanah (DPT) eksisting di titik Kemang Express yang perlu tambahan perkuatan, dengan tidak membongkar DPT existing tersebut.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, menyampaikan, jika pembebasan lahan berjalan lancar, maka penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat selesai di pertengahan atau akhir tahun 2023.
Saat ini Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tengah melakukan kegiatan Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket I (Bendung Bekasi-Pertemuan Sungai Cileungsi- dan Cikeas (P2C)), Paket 6 dan Paket 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL) Kabupaten Bekasi, dari total tujuh paket.
