“Harusnya dia sebagai wakil pemerintah menjadi pengawas dan pengadil di lapangan jika ada pelanggaran dari pengguna pelabuhan,” tambahnya.
“Menurut sumber dari masyarakat, konyolnya lagi KSOP ini diduga justru “bermain politik” dengan berperan sebagai orang yang ikut mendirikan sebuah organisasi masyarakat. Akibatnya persoalan di Marunda semakin runyam. Untuk itu, Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) mesti segera meng-grounded oknum KSOP tersebut,” pungkasnya. (bam)
