Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, mengatakan tantangan dalam layanan sertifikasi adalah masih banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang menunggu proses lisensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). “Sampai saat ini kurang lebih ada 15 LSP sudah mendapat lisensi BNSP dan baru 6 yang beroperasi. Sisanya sebanyak 9 LSP masih menyelesaikan hal teknis untuk bisa beroperasi,” kata Yudha Mediawan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (29/6).
Pada TA 2023, program pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi terus dilaksanakan dengan target sebanyak 37.367 orang. Rinciannya sebanyak 13.284 orang untuk TKK reguler dan 24.083 TKK vokasional dengan sasaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, universitas, instruktur, dan asesor.
Program pengembangan SDM ini juga diharapkan dapat memenuhi tuntutan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkualitas dan andal. Pada 2023, program pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dibagi dalam tujuh wilayah balai jasa konstruksi, yakni Wilayah I (Aceh, Sumut, Sumbar, Kep. Riau, Riau) 4.683 orang terdiri dari 1.000 TKK reguler dan 3.683 TKK vokasional, Wilayah II (Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Lampung) 5.280 orang terdiri dari 3.353 TKK reguler dan 1.927 TKK vokasional, Wilayah III (Banten, Jakarta, Jabar) 6.144 orang terdiri dari 1.000 TKK reguler dan 5.143 TKK vokasional.
