“Ini kan aneh, kita beli alat tapi tidak berikut dengan pemasangannya, coba bagaimana ini,”ujar salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, yang minta namannya tidak disebutkan.
Tak hanya soal pembelian alat KIR, rehab Gedung KIR, yang nilainya kurang lebih Rp 2 miliar, menurutnya juga tak sesuai harapan. Dimana didalamnya amburadul dan hanya bagus terlihat dari luar
“Pertayaannya kenapa bisa lolos dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan Isu yang berkembang diluar, pelaksana proyeknya adalah orang yang memang sudah dipersiapkan,”terangnya.
Ia pun berharap Asisten Perekonomian harus mengortrol kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan anak buahnya di wilayah, terhadap adanya oknum-oknum yang diduga “bermain” di proyek-proyek tertentu.
Terpisah anggota Komisi B DPRD DKI, Manuara Siahaan, mengatakan, sudah menjadi tugas DPRD DKI untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap semua pekerjaan yang dilakukan oleh aparat Pemprov DKI.
“Kontrol sosial memang perlu di negeri ini. Tapi harus objektif dan rasional. Sehingga para pejabat eksekutifnya harus mawas diri, hati hati dan cermat dalam menjalankan pemerintahan, terutama mengeksekusi anggaran,” ujar Manuara dalam keterangan kepada IPOL.ID, Minggu (21/8).
