IPOL.ID – Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Bahtiar, berharap studi ilmu pemerintahan bisa dikembangkan di Papua. Hal ini disampaikannya dalam webinar pengurus Masyarakat Ilmu Pemerintahan Provinsi Papua Periode 2022-2026 bertajuk “Pembangunan Nasional dalam Konteks Pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2021”.
“Saya konsen betul bagaimana MIPI ini bisa kita besarkan di Papua, jadi di Papua. Karena diskusi bolak-balik, diskusi, ujungnya masalah kita itu obatnya adalah SDM. Kita bisa me-list seribu masalah, bisa juga me-list seribu solusi, ujung-ujungnya untuk mengobati semua masalah itu adalah sumber daya manusia,” katanya dalam webinar yang berlangsung secara hybrid di Hotel Horison Ultima Entrop Jayapura, Sabtu (6/8).
Bahtiar menjelaskan, MIPI merupakan organisasi ilmu pemerintahan yang besar terdiri dari ilmuwan, akademisi, dan praktisi. Ke depan pengurus MIPI di Papua dapat mengambil peran penting dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang mandiri dan otonom.
Memerhatikan fenomena-fenomena pemerintahan yang berkembang, sambung dia, dibutuhkan pola pemikiran alternatif untuk mencari solusi-solusi dan menghadapi keadaan-keadaan baru. Bukan saja yang menyangkut masalah di tataran lokal, tapi juga di tingkat internasional ataupun global.
