Pasalnya, dalam data Kemenkeu dan BPK, disebutkan per Desember 2020 Bank Intan masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp136,43 Miliar. Namun kepada Pansus BLBI DPD, Fadel menegaskan masalah utang BLBI Bank Intan sudah selesai.
Sayangnya, pengakuan Fadel ini tidak didukung oleh bukti yakni Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
“Bapak Fadel mengeklaim kasus Bank Intan terkait utang BLBI sudah selesai dan bahkan sudah ada Peninjauan Kembali (PK) dari MA. Akan tetapi, data Kemenkeu bilang sebaliknya. Makanya, kita konfrontir soal data ini,” katanya.
Berdasarkan pengakuan saat dipanggil Pansus DPD RI, Fadel mengatakan, utangnya sebagai pemegang saham Bank Intan sudah selesai karena sudah menang di pengadilan sampai tingkat MA. Akan tetapi, dia tidak bisa membuktikannya melalui surat keterangan lunas.
“Padahal kalau dia bisa tunjukkan SKL dan tidak bermasalah secara hukum, baru bisa kita nyatakan clear. Gugatan di pengadilan untuk apa? Karena itu DPD menonaktifkan Pak Fadel agar masalah hukum Beliau ini clear dulu. Sama Satgas BLBI dibereskan dulu, utangnya dilunasi dulu. Sebagai pimpinan MPR masak bermasalah hukum? Kan tidak bisa,” terang Bustami.
