IPOL.ID – Peran Kehumasan dinilai sangat penting dalam mengawal program dan kebijakan pemerintah di Papua. Hal tersebut terungkap saat Badan Intelijen Negara (BIN) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas bertema “Peningkatan Peran Kehumasan untuk Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah di Papua”.
Hadir sebagai pembicara adalah Staf Khusus Kepala BIN, Sundawan Salya; Deputi-V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani; dan Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar.
Kegiatan tersebut bertujuan mensinergikan dan meningkatkan peran kehumasan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan di Papua.
Dalam sambutannya, Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyampaikan, saling tukar pikiran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publik dalam menjelaskan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua.
“Pembangunan Papua selalu menjadi perhatian Pemerintah. Papua menjadi prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan krisis Indeks Pembangunan Manusia,” ungkap Usman Kansong.
Sementara itu, Sundawan Salya, mengutarakan, pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Banyak sekali program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua yang saat ini sedang berjalan seperti pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.
“Seluruh K/L harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya,” kata Sundawan.
Pada kesempatan yang sama, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, berbicara tentang Kehumasan maka membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa berjalan sendiri karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret.
Di sisi lain, lanjutnya, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.
“Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” papar Jaleswari.
Sementara, Billy Mambrasar mengungkapkan, kalau pemerintah terus fokus untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Papua, baik melalui kebijakan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus), Daerah Otonomi Baru (DOB), dan pemangkasan regulasi atau birokrasi.
“Kebijakan DOB merupakan salah satu kebijakan yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk mempercepat pembangunan dan memangkas disparitas pembangunan antar daerah,” tandasnya.
“Kebijakan DOB memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua,” pungkasnya. (Apes)