Sementara itu, Sundawan Salya, mengutarakan, pemerintah perlu memiliki narasi tunggal dalam mendukung kebijakan di Papua. Banyak sekali program pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua yang saat ini sedang berjalan seperti pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.
“Seluruh K/L harus mendiseminasikan dan mengamplifikasikan pembangunan Papua, serta membentuk forum-forum dialog yang membahas permasalahan Papua dan solusinya,” kata Sundawan.
Pada kesempatan yang sama, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, berbicara tentang Kehumasan maka membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Humas tidak bisa berjalan sendiri karena membutuhkan kolaborasi dan jejaring secara konkret.
Di sisi lain, lanjutnya, kerja humas juga perlu ditingkatkan, untuk menghadapi banyaknya narasi-narasi negatif terkait terbentuknya DOB di Papua.
“Akun-akun media sosial yang mendukung separatisme Papua sering membuat narasi dari berbagai macam angle dan framing. Isu yang diangkat antara lain tentang pelanggaran HAM, marginalisasi, kekerasan dan lingkungan hidup,” papar Jaleswari.
