IPOL.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melempar ‘kode’ yang mengisyaratkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat.
Kode tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya. “Subsidi BBM ditambah untuk membantu masyarakat, tapi apakah sudah tepat sasaran?” posting-nya.
Di tengah ketidakpastian global, APBN terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan ekonomi nasional dari guncangan. Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi dinaikkan tiga kali lipat dari sebelumnya menjadi Rp502,4 triliun.
Mencermati perkembangan terkini, diperkirakan harga minyak mentah masih terus naik dan akan mencapai USD105/barel pada akhir tahun. Lebih tinggi dari asumsi makro pada Perpres 98/2022 yakni USD100/barel. Nilai tukar USD terhadap rupiah juga berada di angka Rp14.700, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar Rp14.450.
Sejalan aktivitas ekonomi yang makin pulih dan mobilitas yang meningkat, kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik diperkirakan masih terus merangkak naik hingga Rp698 triliun. Ini akibat kenaikan harga pangan dan energi yang dipicu eskalasi geopolitik.
“Anggaran subsidi BBM sangat besar di atas Rp600 triliun lebih dinikmati kelompok menengah atas. Hanya 5 persen subsidi solar dinikmati keluarga miskin. Sementara subsidi pertalite hanya 20 persen dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin,” katanya.
Karena itu, rapat terbatas memutuskan untuk memberikan bansos tambahan. Selain BLT dan subsidi gaji, rapat terbatas juga meminta kepada kepala daerah menggunakan 2 persen dana transfer umum baik itu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek, nelayan, serta bansos tambahan.
“Presiden berharap pengalihan bantuan subsidi BBM ke kelompok paling membutuhkan dan miskin dapat meringankan beban akibat tekanan kenaikan harga-harga yang meningkat,” tutur Sri Mulyani.
Terpantau satu pekan ini di salah satu SPBU di wilayah Jakarta Timur, terjadi antrean panjang sepeda motor pada dispenser pengisian BBM pertalite. Sebaliknya, pengisian BBM pertamax tidak ada antrean panjang. Hanya terlihat dua sampai empat motor yang mengisi pertamax.
Informasi yang dihimpun, saat ini SPBU sedang digenjot untuk program pendaftaran konsumen terkait subsidi tepat. Karena harga pertamax saat ini, sebenarnya pemerintah melalui Pertamina masih menombok terhadap selisih harganya.
Rencana kenaikan harga BBM subsidi ditolak mentah-mentah oleh rakyat. Pengendara motor, Fery, 34, karyawan swasta, meminta agar tidak ada kenaikan BBM pertalite. Alasannya, harga-harga yang lain nantinya akan ikutan naik.
Padahal kondisi ekonomi rakyat menengah ke bawah saat ini sedang tidak menentu. “Belum lagi itu harga telur, cabai meroket, ini mau ditambah wacana BBM pertalite ingin naik, kita rakyat di bawah ini sudah susah tambah dibuat susah, itu buat kalangan atas saja yang merasakan kenaikan BBM, jangan buat kita rakyat kecil atau setidaknya dicarikan solusi tepatnya,” harapnya. (Joesvicar Iqbal)