IPOL.ID – Para santri, kiai, ulama dan Ikatan Habib Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan sikapnya atas pernyataan Suharso Monoarfa (SM) yang diduga telah melecehkan para ulama dan kiai. Mereka mendesak agar yang bersangkutan segera mundur dari dua jabatannya.
“Kami para ulama dan kiai disini bukan untuk memojokkan seseorang, tetapi untuk mengangkat harkat dan martabat para ulama dan kyai yang diduga dilecehkan oleh Suharso Manoarfa, Ketum PPP dan juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” kata Ketua Ikatan Habib Nahdlatul Ulama (NU), Habib Salim bin Jindan didampingi KH. Solihin Ilyas, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Amanah, di Ponpes Nurul Amanah di Jalan M Kahfi 2, Jagakarsa, Senin (22/8).
Saat konferensi pers, Habib Salim mengatakan, kalau orang cinta ulama dan kiainya pasti tidak akan keluar dari lisannya yang diduga melecehkan para kiai dan ulama. “Jika orang belajar agama pasti mengerti, saya yakin, kalau tidak, mungkin agamanya 5 persen atau zero. Karena merujuk ulama adalah pewaris nabi, yang mengemban risalah nabi Muhammad,” papar Habib Salim.
Kedua, sambung Habib Salim, jika dia sebagai ketum partai Islam semestinya mengerti dan tidak melecehkan para ulama dan kiai. “Ini pelecehan, Pak SM diduga melecehkan para ulama dan kiai, dalam hal ini kami mengecam keras atas dugaan pelecehan yang dilakukan Ketum PPP SM. Saya minta pecinta ulama, habib dan kiai jangan mendukung SM dekaligus kita minta dipecat, ganyang SM,” tegas Habib Salim.
Selain itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin bangsa agar segera memecat Kepala Bappenas, SM. “Jangan sampai jutaan santri dan pecinta ulama serta kiai turun ke Jakarta, kami minta secepatnya SM dipecat,” desaknya.
Karena menurut Habib Salim, hal itu tidak sesuai dengan Pancasila, bagaimana akan membangun negeri ini tetapi tidak bisa membangun adab. “Sesuai dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pada kasus ini tidak sesuai Pancasila berarti dia (SM),” tukasnya.
Habib Salim menjelaskan, revolusi mental yang ditanamkan oleh Presiden Jokowi hendaknya dilakukan untuk membersihkan kabinet yang diduga melecehkan para kiai dan ulama. Ketiga, lanjutnya, jangan sampai pernyataan SM di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadu domba antara KPK dengan para ulama, kiai dan santri.
“Jangan sampai KPK dengan ulama dan kyai serta santri diadu domba, jangan sampai itu terjadi. Kalau statement SM ke KPK berarti kan ada indikasi sengaja berbicara, dibalik itu ada statement agar KPK mengusut para ulama, kan kurang ajar itu orang,” tandasnya.
“Saya minta secepatnya KPK usut tuntas kekayaan SM, tak ada tedeng aling aling, tar sok, tar sok,” tambah Habib Salim.
Keempat, pihaknya sudah melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Sehingga dia meminta kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar segera menjalankan laporan dan memanggil SM. “Jangan tebang pilih, jangan sampai hukum tumpul ke atas tajam kebawah, siapapun orangnya mau ketua partai, kiai, atau habib sebagai warga negara Indonesia kalau salah ya salah. Jangan sampai jadi kisruh, ini jangan sampai para santri dan ulama turun ke jalan,” tandas Habib Salim.
Menurut dia, kalau ini menyinggung para kiai dan ulama, pihaknya tak bisa tinggal diam. “Maaf boleh tinggal maaf, tapi keselamatan manusia adalah menjaga lisannya. Karena dia tidak bisa menjaga lisannya ada hukum Allah, sebelumnya kena hukum dunia, proses hukum harus dijalankan,” tambahnya.
“Kami tidak akan tinggal diam, segera PPP juga memecat SM,” katanya lagi.
Sedangkan Alumni Pesantren Tebu Ireng Bersatu, Mubari mengutarakan, pihaknya telah melaporkan SM pada Sabtu lalu. Pelapor atas nama Ari Kurniawan, dan saksi pelapor Mubari.
Laporan dengan Nomor LP 4281/8/2022. SPKT Polda Metro Jaya terkait Pasal 156 KUHP, yakni barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap agama maupun golongan rakyat Indonesia.
“Di sini pernyataan SM ada dugaan penghinaan golongan para alim ulama dan kiai. Tindak lanjutnya kita akan pantau terus, melihat sampai di mana perkembangan kasusnya dan bagaimana tindak lanjutnya? Apakah SM dipanggil atau tidak,” cetusnya.
Sebelumnya, Front Kader Penyelamat Partai telah mengadakan aksi protes menurunkan SM mulai 3-15 Juli. Hal itu dilakukan karena SM diduga tidak mencerminkan selaku ketum partai Islam.
“Wajar saja kalau kami alumni santri akan membela dan tidak pernah berhenti sampai SM turun dari Ketum PPP dan lengser dari jabatannya sebagai Kepala Bappenas,” tegas Mubari.
Ikatan Santri Nusantara (Iksan) juga bakal terus mengawal dan memantau kasus ini. (Joesvicar Iqbal/msb)