IPOL.ID – Keterisian hunian JAKHABITAT DP Nol Rupiah Menara Kanaya Nuansa Cilangkap dan Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kini telah mencapai 95 persen. Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi mereka yang mempunyai rumah maupun yang sedang mencari rumah.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menuturkan, hunian DP Nol direspon amat positif oleh masyarakat, dan itu terbukti dengan angka keterisian huniannya yang sudah mencapai 95 persen.
“DP Nol unik karena masuk dengan mekanisme pasar, tapi ada juga peran pemerintah dengan intervensi down payment. Hal ini berjalan baik dan kita bersyukur sudah diresmikan 1.348 unit. Bahkan angka keterisian huniannya sudah 95 persen, ini lebih tinggi dari apartemen yang baru 70 persen. Artinya kita memiliki demand yang tinggi. Ini skema menarik bagi swasta dan mudah-mudahan bisa semakin eskalasi lebih banyak lagi,” kata Anies usai meresmikan 1.348 unit JAKHABITAT DP Nol Rupiah di Jakarta, Kamis (8/9).
Gubernur DKI Jakarta, Anies mengatakan, JAKHABITAT memberikan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, berkolaborasi dengan Perumda Sarana Jaya.
Dirinci 1.348 unit yang diresmikan terdiri dari 480 unit hunian Menara Swasana Nuansa Pondok Kelapa (236 unit tipe studio dan 244 unit tipe 2 kamar tidur) dan 868 unit hunian Menara Kanaya Nuansa Cilangkap (538 unit tipe studio dan 330 unit tipe 2 kamar).
“Saya ingat tiga tahun lalu kita di sini dan pada waktu itu melakukan pencanangan, waktu berjalan hingga akhirnya peletakan batu pertama itu tuntas menjadi bangunan luar biasa,” ujar Anies.
Dalam kesempatan itu, Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi seluruh kebutuhan hunian warganya. Bukan hanya bagi mereka yang mencari hunian tetapi juga mereka yang memiliki hunian.
“Saya ingin ajak melihat skala luasnya, mengapa kita memiliki JAKHABITAT? Dan di dalamnya ada program DP Nol, Rusunawa, Penataan Kampung hingga SIRUKIM untuk daftar. Ini untuk mereka yang mencari rumah. Namun kita Pemprov DKI Jakarta harus memfasilitasi baik yang punya rumah maupun yang mencari rumah,“ ujar Anies.
“Bagi yang memiliki hunian di bawah Rp 2 M maka Anda bebas PBB, yang huniannya di atas Rp 2 M untuk 60 meter persegi pertama tidak kena pajak. Sedangkan bagi yang mencari rumah, kita siapkan berdasarkan kelompok penghasilan sehingga ada Rusunami, Rusunawa, dan lain sebagainya. Harapannya seluruh instrumen disiapkan dengan kebutuhan masing-masing,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko menerangkan, upaya memberikan pelayanan perumahan terintegrasi di Kota Jakarta, pendaftaran hunian DP Nol Rupiah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan Permukiman (SIRUKIM).
“Pendaftaran dalam waktu dekat dapat diakses melalui aplikasi SIRUKIM. Aplikasi ini terkoneksi dengan aplikasi sistem kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, aplikasi sistem perpajakan yang dikelola oleh Badan Pendapatan
Daerah DKI Jakarta, sehingga memudahkan, mempercepat petugas memverifikasi atas kevalidan administrasi kependudukan serta kepemilikan aset rumah dari para calon penerima manfaat,” terang Sarjoko.
Kemudian masyarakat dapat melihat show unit dan mendapat layanan informasi terkait ketersediaan unit DP Nol. Pendaftarannya dapat mengunjungi Galeri Huni JAKHABITAT di Taman Martha Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, pada periode Januari 2018-Agustus 2019 telah dilaksanakan penyediaan hunian JAKHABITAT DP Nol Rupiah di 3 lokasi. Sebanyak 984 unit hunian, terdiri dari Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa sebanyak 1 tower 780 unit, Tower Bunaken Sentraland Cengkareng sebanyak 1 tower 166 unit, dan Bandar Kemayoran sebanyak 2 tower 38 unit hunian.
“Adanya peresmian hari ini, total hunian DP Nol disediakan sebanyak 6 tower dan 2.332 tower. Terhadap para pemilik unit hunian itu telah disalurkan dana Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah (FPPR) sebesar Rp 250 miliar bagi 936 Penerima Manfaat (PM), sehingga penyaluran dana FPPR telah mencapai 95,12% dari total penyediaan hunian,” tukasnya.
Sehingga menegaskan komitmen BUMD Pemprov DKI cepat menuntaskan kewajibannya menerbitkan SHMSR hanya dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2019.
Sementara itu, dalam giat itu turut diserahkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rusun (SHM Sarusun) oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai pihak pemerintah (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kanwil BPN yang memproses penerbitan SHM Sarusun) kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai pelaku pembangunan, disaksikan perwakilan penerima manfaat. (Joesvicar Iqbal)