IPOL.ID – Wacana terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah bergulir beberapa waktu ini. Ketua Umum (Ketum) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar mengatakan, Pilkada tidak langsung bisa menjadi alternatif pemilihan kepala daerah. Alasannya, Pilkada langsung menimbulkan biaya politik yang tinggi dan pada akhirnya timbul tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
Hal itu disampaikan Bahtiar dalam webinar MIPI bertajuk “Menggagas Pilkada Tak Langsung: Melalui DPRD?”, Sabtu (3/9). Tema yang diangkat MIPI berawal dari kegelisahan masyarakat yang terus menerus terjadi dari waktu ke waktu terkait Pilkada langsung. Bahtiar menyatakan, kepala daerah bisa menghabiskan biaya triliunan rupiah untuk membayari orang sekabupaten/kota agar memilihnya. Padahal calon kepala daerah bisa dikatakan tidak mungkin bisa membayari semua pemilih.
“Dari puluhan miliar sampai triliunan orang menghabiskan uang kepala daerah. Pertanyaannya, adakah calon punya uang cash sebanyak itu? Kan pasti tidak ada, hampir pengusaha besar yang punya uang triliunan itu gak mau jadi kepala daerah, tapi akan mendukung calon-calon kepala daerah yang bisa bersinergi untuk penguasaan sumber daya alam, ekonomi, dan seterusnya,” katanya.
