“Tiga tahun ini Pak Erick Thohir sudah banyak mengubah pola-pola di PMN, PMN hanya dilakukan kalau memang berhubungan dengan penugasan atau misalnya BUMN tersebut melakukan aksi korporasi untuk pengembangan usaha,” tegasnya.
Arya menambahkan bahwa PMN sebagai bentuk penugasan kepada BUMN dari pemilik modal juga berkaitan dengan salah satu tugas BUMN, yakni membuka market baru yang belum dimasuki oleh pemain swasta.
“Tugas BUMN tidak hanya mencari keuntungan, bukan kalau yang untung baru dikerjakan. Tugas BUMN salah satunya membuka market baru, dia yang membuka ruang-ruang yang belum ada pemain yang masuk. Ketika marketnya belum ada yang masuk, maka BUMN bertugas masuk kesana. Dan disanalah pemilik modal menugaskan BUMN tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan pemain swasta,” tambahnya.
Sebagaimana disampaikan Arya Sinulingga, di tahun 2023 BUMN menerima PMN total Rp41,31 triliun dengan rincian sebagai berikut:
1. Hutama Karya sejumlah Rp28,9 triliun untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera;
2. PLN sejumlah Rp10 triliun untuk penugasan jaringan listrik dan listrik desa;
3. Defend ID sejumlah Rp1,75 triliun untuk pengembangan kapasitas dan fasilitas produksi radar, pesawat, dan amunisi;
4. Airnav sejumlah Rp0,66 triliun untuk pembaharuan alat di Airnav.
