“Total Rp41,31 triliun ini semua adalah penugasan, malah aksi korporasi nggak ada disini. Jadi kalau dibilang (PMN) ini untuk BUMN yang rugi, nggak ada disini, semuanya adalah penugasan. Kalau bukan penugasan, kami nggak perlu PMN,” imbuhnya.
Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto yang juga hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa dalam upaya menerangi pelosok negeri, PLN memerlukan PMN yang akan meningkatkan elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi. Adi mengatakan, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu Rp25 juta sampai Rp45 juta per pelanggan.
“Sementara untuk melistriki pelanggan di daerah non 3T investasinya sekitar Rp 1-2 juta. Meski investasinya lebih tinggi berkali lipat tapi pemerintah melalui PLN berkomitmen untuk melistriki seluruh penjuru negeri,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menjelaskan, PMN Hutama Karya tahun 2023 sejumlah Rp28,9 Triliun yang telah disetujui sebelumnya dalam UU APBN 2022 diperuntukkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I untuk 8 ruas prioritas dan dimulainya tahap II.
