IPOL.ID — Soal siapa sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fraksi Partai Golkar DPRD DKI sampai saat ini masih mendambakan sosok yang netral dan bisa komunikasi yang baik sebagai mitra kerjanya yakni DPRD DKI.
“Soal sosok Pj Gubernur DKI, Fraksi Golkar DPRD DKI tetap inginya yang netral, sehingga nanti kebijakan yang dikeluarkan bisa sejalan, tidak saling salah menyalahkan,”ujar Sekertaris DPD Partai Golkar DkI Jakarta, Basri Baco, diacara FGD yang digelar di Kantor Golkar Jakarta, Kamis (29/0).
Menurut Baco, kegiatan FGD ini bagian dari pada kepedulian kita terhadap Jakarta. FGD ini sudah jadi kegitan rutin Golkar DKI yg akan selalu kita buat sebagai wadah, warga jakarta utk bisa ikut memikirkan Jakarta yang lebih baik ke depannya.
Dikatakan Ketua Fraksi Golkar DPRD DkI Jakarta ini, bayak hal yang dapat kita ambil dan ungkap dalam diskusi ini. Salah satunya, hanya DKI jakarta yang dapat surat dari Kementerian Dalam Negeri).
Dalam diskusi FGD ini pun terungkap bahwa Pj Gubernur ini, akan menyusun APBD murni 3 tahun dan perubahan 2 tahun. Dan Pj ini tidak pake RPJMD atau tidak punya RPJMD sehingga kalau Pj Gubernur tak netral dan tidak bisa kerja sama dengan semua perangkat yang ada maka akan tidak akan bekerja maksimal.
“Saya melihat, para pembicara juga berkompeten semua dibidangnya, punya keilmuam tentang pengeloaan pemerintahan,”jelasnya.
Yang menarik dalam acara diskusi tersebut, lanjutnya, semua pembicara menyampaikan bahwa siapa pun yg dipilih oleh presiden akan sanggup melaksanakan tugas Pj dengan baik.
“Yang menjadi catatan bagi kami dalam diskusi ini adalah kontrol DPRD DKI, ternyata punya peran kuat karena kalau tidak harmonis maka Pj ini bisa di evaluasi.
“Tak kalah menarik, terkait program pokok pikiran (pokir) juga dibahas dan para pembicara juga merasa kenapa pokir tidak ada di Jakarta padahal hal itu adalah hak konstitusi anggota dewan. Sama halnya dengan Fraksi PDIP yang otomatis jadi Ketua dewan? Karena Konstitusinya menyebutkan begitu. (Apes).