IPOL.ID – Ibu Kota DKI Jakarta adalah wilayah yang spesial dan khusus. Karena itu, Penjabat (PJ) Gubernur DKI diharapkan sesuai dengan masukan DPRD.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengatakan, berbicara PJ Gubernur DKI tentu harapannya figur yang ideal dipilih oleh anggota Dewan. “Namun sudah diputuskan serempak, (PJ) ditentukan oleh Presiden,” kata Zita dalam focus group discussion (FGD) bertema Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9) siang.
Dia menjelaskan, DKI Jakarta ini khusus, spesial, dan istimewa. Menurut dia, Presiden akan bijaksana dalam memberikan kekhususan dan juga ingin mendengar masukan dari DPRD DKI.
“Saat itu, Presiden memberikan opsi memberi tiga nama dari DPRD DKI. Waktunya pun singkat,” ujarnya.
Kalau di DKI, lanjut dia, syarat eselon 1 susah dan hanya ada 1 sekda DKI. Kemudian dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), yang memilih ada sembilan fraksi dan masing-masing mengusulkan tiga nama.
“Nomor urut tidak penting ya. Karena waktunya satu hari saja dan besoknya paripurna, voting. Aneh bin ajaib namanya yang keluar sama semua. Jadi gak ada rekonsiliasi,” ungkapnya.
“Nama yang keluar adalah Heru Budi, Sekda Marullah, kemudian Bahtiar. Nah, Bahtiar itu surprise sekali namanya keluar. Dari tiga nama yang muncul, Heru Budi, Kepala Sekretariat Presiden, pernah juga menjadi Wali Kota Jakarta Utara,” tambahnya.
Kemudian Bahtiar, ASN yang pernah juga menjadi PJ Gubernur Kepri. Lalu Marullah mantan Wali Kota Jakarta Selatan.
“Semua nama ini mumpuni. Saya yakin ini kenyataan, dan saya yakin nama yang diusulkan DPRD DKI ke Presiden akan muncul sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta,” kata Zita optimistis.
Dia menjelaskan, pada dasarnya siapapun yang terpilih, program dan yang lainnya wajib dilanjutkan dan berkelanjutan. Masalah pertama, seperti banjir di DKI harus diselesaikan, harus serius mengatasi tinggi debit air masuk, hujan, dan air kiriman.
“Tanah di DKI sudah merosot. Pulau G yang dibangun enam tahun lalu seluas 30 hektar kini menjadi tujuh hektare,” beber Zita.
Lalu masalah kedua adalah sampah. “Coba dicek, Ikan yang dibeli itu, ikan yang memakan sampah. Ikan itu menjadi tidak sehat. Sehingga masalahnya adalah sampah. Ketiga, masalah pendidikan yang harus diatasi,” tambahnya.
“Siapapun yang menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta harus memperhatikan 3 masalah utama itu tadi,” pungkas Zita. (Joesvicar Iqbal)