Ia menambahkan, baik mekanisme Pilkada langsung maupun tidak langsung keduanya berpeluang terjadinya politik uang.
“Tetapi pertanyaannya, manakah dari kedua mekanisme itu yang bisa dikontrol? Pendapat saya adalah yang tidak langsung lebih bisa dikendalikan. Sebab PPATK bisa mengontrol 20-50 orang di DPRD tapi tidak mungkin mengontrol semua rakyat yang ikut pemilihan,” tandasnya.(Muhamad Solihin)
