IPOL.ID – Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Setelah itu, jabatan yang akan ditinggalkan Anies pun akan diisi oleh seorang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Mengenai siapa sosok yang akan mengisi jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta, sudah ada tiga nama yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta.
Ketiga nama itu adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, Sekda Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali dan Kepala Sekretariat Presiden (KSP), Heru Budi. Namun dari ketiga nama tersebut, Bahtiar dianggap paling layak menggantikan Anies, hingga 2024 mendatang.
Lembaga survei Kajian Politik Nasional (KPN) merilis, nama Bahtiar lebih diinginkan oleh masyarakat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dengan persentase 38 persen, disusul Marullah sebanyak 23 persen, lalu 7 persen berikutnya diraih oleh Heru Budi. Sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Begitu juga ketika responden mendapat pertanyaan bila diberi suara untuk memilih penjabat, kepada siapa pilihan akan dijatuhkan, masyarakat masih konsisten menjawab Bahtiar pada posisi teratas dengan persentase 42 persen disusul Marullah 26 persen. Ada pun Heru Budi tetap 7 persen. Sementara sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
Direktur Eksekutif KPN Adib Miftahul menjelaskan, kata kunci dari pilihan masyarakat DKI Jakarta terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta adalah netralitas dari kepentingan politik. Ini dengan dibuktikan persentase pilihan hingga 26 persen dan netralisasi dari masa lalu sebanyak 12 persen.
“Dari itu lah tergambar bahwa Pak Bahtiar itu leading. Karena gambaran politik DKI jelas, bahwa publik DKI tidak menginginkan polarisasi tajam,” ujarnya usai rilis hasil survei, Selasa (4/20) di salah satu hotel di Kota Tangerang.
Adib mengatakan, dua nama di luar Bahtiar dianggap reprentasi dari dua kutub berbeda. Heru Budi direpresentasikan perpanjangan tangan pusat, sementara nama Marullah diidentikan dengan penguasa DKI Jakarta saat ini.
Komunikolog Politik dan Hukum Nasional dari lembaga Forum Politik Indonesia, Tamil Selvan menjelaskan, hasil survei KPN menunjukkan bahwa ada beberapa poin yang bisa dilihat. “Poin yang pertama adalah antipati masyarakat terhadap politik masih cukup tinggi. Ini dibuktikan bahwa 66 persen tidak tahu kalau Anies akan berakhir Oktober 2022. Ini divalidasi lagi adanya 65 persen masyarakat yang tidak tahu bahwa Anies akan diganti dengan pejabat setingkat Pj Gubernur,” ucapnya.
Kemudian terkait pertanyaan tiga nama yang menjadi kandidat Pj Gubernur DKI bahwa mayoritas emak-emak yang menjadi responden adalah menunjukkan the power of emak-emak masih menjadi kekuatan.
“Ini menjadi note buat kita bahwa yang menjadi kekuatan pada pemilu 2019 dan 2024, emak-emak masih menjadi kekuatan tertentu,” jelasnya. Hasil survei ini juga katanya menunjukkan masyarakat tidak berafiliasi secara politik dan terikut-ikut politik identitas.(Yudha Krastawan)