“Jadi prinsip transparansi menjadi tugas Pj gubernur DKI mengembalikan prinsip good government di 2 tahun mendatang,” katanya.
Rapor merah Anies, katanya, berdasarkan survei yang ada, disebutkan dalam bidang reformasi birokrasi menjadi tanggung jawab Pj gubernur DKI. Masih adanya persoalan pengangguran di Jakarta, berdampak pada persoalan banyaknya pencari kerja di Jakarta. Belum lagi masalah banjir, kualitas air, sampah, dan lainnya.
“Menjadi pekerjaan rumah seorang Pj untuk menjaga keseimbangan seluruh elemen masyarakat Jakarta menuju Pilkada maupun Pemilu 2024. Kemudian masalah polarisasi yang terjadi selama ini terbukti menciptakan ketidaknyamanan”.
Menurutnya, Pj harus menjaga jarak dengan politik dan fokus terhadap pembangunan Jakarta. Pj gubernur DKI jangan disibukkan dengan politik praktis.
Pertimbangan obyektif menjadi dasar siapa Pj yang paling tepat. Presiden RI akhirnya sebagai penentu menunjuk Pj. Dengan munculnya tiga nama, yakni Heru, Bahtiar dan Marullah yang semuanya memenuhi syarat dan masuk radar Presiden.
