Heru juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menyikapi hal itu, Fickar meminta Jokowi untuk mempertimbangkan matang-matang penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Sebab, ia mengaku kurang sreg (enak di hati), bila Pj Gubernur DKI Jakarta pernah diperiksa terkait kasus tindak pidana korupsi.
“Seharusnya Presiden mempertimbangkannya matang-matang agar tidak membuat keriuhan,” tukas Fickar.
Fickar juga khawatir, jika Presiden Jokowi tetap memilih Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, maka besar kemungkinan akan mendatangkan persoalan baru.
“Jika tetap dilakukan penunjukan sudah dapat dipastikan akan ada keriuhan politik baru karena daerah yang dipimpinnya termasuk area nasional,” tukasnya.(Yudha Krastawan)
