IPOL.ID – Sejumlah aktivis Komunitas Pesepeda ‘Bike to Work’ (B2W) dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mendatangi Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk memastikan kelanjutan pengembangan jalur sepeda. Namun, Heru tetap Bersikukuh akan melakukan evaluasi atau kaji ulang optimalisasi dan efisiensi terhadap pembangunan jalur sepeda di Jakarta.
“Tadi saya terima teman-teman (Komunitas Sepeda) Bike to Work. Saya minta dikaji, dan saya juga minta mereka memikirkan (mengusulkan) jalur sepeda yang memang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda,” ujar Heru di Balai Kota, Jum’at (18/11/2022).
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023, Pemprov DKI Jakarta menghapus anggaran Rp38 miliar untuk pengembangan jalur sepeda. Namun setelah mendapat kritik tajam, Pemprov DKI Jakarta pun memunculkan anggaran Rp7,5 miliar untuk optimalisasi jalur sepeda.
Dikatakan Heru, Pemprov DKI Jakarta juga akan meningkatkan sosialisasi terkait efektivitas penggunaan jalur sepeda kepada masyarakat atau para pesepeda di Jakarta.
“Tentunya sosialisasi tersebut bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas-komunitas Pesepeda. Nanti diadakan FGD, dan mereka sudah oke,” katanya.
Diakuinya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan terus melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Bahkan, ucapnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan melakukan modifikasi jalur sepeda. Sehingga ke depan, jalur sepeda di Jakarta menjadi lebih efektif. “Evaluasinya (antara lain) berupa jalur sepeda yang seperti apa, tempat (lokasinya) di mana saja, dan tentunya yang efisien,” terangnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang ramah sepeda dan terus melanjutkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda sebesar Rp 7,5 miliar untuk tahun 2023.
“Tahun ini ada tambahan sebanyak 196 km jalur sepeda dibangun. Sebelumnya sudah ada 103 km, artinya ada sekitar 301 km jalur sepeda yang akan terbangun sampai dengan akhir tahun 2022. Dengan demikian tentu kita harus melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas jalur yang terproteksi itu bisa optimal pemanfaatannya. Jadi semuanya sepakat jalur sepeda yang tahun ini dibangun lebih kurang 300 km itu akan dilakukan evaluasi secara komprehensif,” terangnya.
Kemudian, Syafrin menambahkan bahwa salah satu aspek evaluasi terhadap jalur sepeda di Jakarta adalah aspek atau prinsip keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
“Itu yang penting dan utama bagi seluruh pengguna jalan. Hal ini tentu terkait dengan optimalisasi jalur sepeda, agar di beberapa ruas jalan itu masyarakat dari sisi pelanggaran lalu lintas jalur sepeda, bisa kita minimalisir. Termasuk di dalamnya kita bisa meningkatkan pengguna jalur sepeda di beberapa lokasi yang sudah dibangun,” ujarnya.
Ketua Komunitas Pesepeda ‘Bike to Work’ (B2W) Indonesia, Fahmi Saimima pun mengapresiasi langkah dan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk terus berkomitmen mengoptimalkan pembangunan jalur sepeda agar lebih efisien dan efektif. Ia menjelaskan, kunjukan komunitas ‘Bike to Work’ dilakukan sebagai bentuk silaturahmi dan kontrol publik untuk memastikan pembangunan jalur sepeda di Jakarta dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. (pin)