“Justru akan semakin panjang, karena bagaimanapun mereka punya jenjang-jenjang di dalam aturan, dan bisa berimplikasi kepada struktur pemerintahan yang paling kecil di tingkat RT dan RW,” katanya.
Menurutnya, kebijakan sentralistik yang memusatkan pemerintahan dari tingkat kabupaten dan kota langsung ke provinsi bakal menimbulkan implikasi. Dia menilai, roda pemerintahan di Jakarta tidak akan mampu diselesaikan oleh Gubernur seorang diri. Bahkan, ucapnya, Gubernur tidak akan mampu mengawasi tata pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di lima kota dan satu kabupaten di Jakarta.
“Sangat susah, dulu saja ketika Gubernur punya Wakil Gubernur, kewenangannya tidak bisa memberikan pengayoman kepada lima kota dan satu kabupaten, yaitu Kepulauan Seribu di Jakarta,” kata Karyatin.
Menurut dia, hal itu sulit dilakukan sosok Gubernur karena disebabkan berbagai hal. Mulai dari luasnya jangkauan Jakarta dan diisi oleh masyarakat heterogen, sehingga memiliki kompleksitas permasalahannya sendiri.
