Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyepakati bahwa tidak ada usulan anggaran pembangunan unit Rumah DP Rp0 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2023.
Hal ini ditetapkan dalam rapat Banggar yang membahas soal rancangan KUA-PPAS APBD DKI tahun anggaran 2023.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuturkan, alasan Banggar DPRD tidak menghendaki pembangunan Rumah DP Rp0 lantaran bukan program prioritas pada tahun depan.
“Prioritasnya bukan itu (Rumah DP Rp0). Prioritasnya ke banjir, macet, sama ketahanan pangan. Mudah-mudahan enggak ada resesi, ya. Itu yang kita siapkan dulu anggaran itu. Kalau DP Rp0, saya rasa enggak prioritas,” kata Prasetyo di Grand Cempaka Resort, Kamis, 3 November.
Lagipula, untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat Jakarta, Pemprov DKI masih memiliki program penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
“Lebih bagus ke rusunawa. Tadi saya katakan Sarana Jaya enggak ada pembelian-pembelian lagi. Yang ada, kita maksimalkan untuk menjadi prioritas yang ada. Enggak usah beli (lahan) lagi,” ucap Prasetyo. (pin)
