IPOL.ID – Dalam temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut, dua partai besar yakni PDIP dan Golkar dari 16 partai yang ada, masih menjadi unggulan bagi pemilih di bulan November 2022, 15 bulan sebelum Pemilu Legislatif 2024.
LSI menghimpun data bahwa PDIP dan Golkar memimpin sementara jika pemilu dilakukan pada saat survei dilakukan, dengan dukungan 20,9 persen untuk PDIP dan 14,4 persen pada Partai Golkar.
“Pada dukungan atas partai politik, jadi PDIP dan Golkar masih memimpin sementara,” ungkap Direktur CPA-LSI Denny JA, Ade Mulyana dikonfirmasi di Kantor LSI Denny JA di Jl. Pemuda, No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (1/11 ).
Dia mengatakan, belakangan juga semakin semarak menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Begitu pun pertumbuhan partai politik dan pergerakan dukungan atas partai politik.
Menurut Ade, kedua partai (PDIP dan Golkar) ini sudah mendapatkan dukungan di atas 10%. Di tempat ketiga diikuti Gerindra dukungannya sebesar 9,8%. Partai-partai lain dukungannya juga masih di bawah 10% – 4%.
“Jika dibandingkan dengan persentase perolehan kursi pileg 2019, hanya PDIP dan Golkar partai yang pernah menang pemilu yang perolehannya mendekati suara pileg 2019,” ungkapnya.
Mengapa PDIP masih unggul? Ade menjelaskan, setidaknya ada dua alasan terhadap hal ini. Pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih populer. Jokowi jauh lebih identik dengan PDIP.
Alasan kedua, karena PDIP menjadi pahlawan menolak perpanjangan jabatan presiden dan presiden tiga periode. Publik yang menolak perpanjangan jabatan presiden angkanya mencapai 74,1%. Publik yang menolak presiden 3 periode angkanya mencapai 77,2%.
“Jadi penolakan PDIP terhadap dua isu tersebut sejalan dengan keinginan rakyat,” paparnya.
Kemudian kenapa Golkar masih unggul? Ade mengungkapkan, setidaknya ada tiga alasan. Pertama, kepuasan publik terhadap penanganan Covid-19. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 mencapai angka 76,5%.
“Dua aktor utama dikenal luas bertanggung jawab atas penanganan Covid-19 yakni Airlangga Hartarto dan Luhut Panjaitan. Keduanya dikenal tokoh Golkar”.
Kedua, publik optimis ekonomi rumah tangga tahun depan lebih baik. Publik menyatakan ekonomi rumah tangga mereka tahun depan lebih baik berada diatas 60%. Menteri Koordinator Ekonomi, Airlangga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
“Alasan ketiga, Golkar dan Ketua Umumnya Airlangga muncul sebagai game changer/Trendsetter melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Lahirnya KIB mengubah tren politik,” ujarnya.
Ade menambahkan, saat dalam ruang publik, pendukung syariat Islam untuk hukum negara juga menanjak 10 tahun belakangan ini (2012-2022). Populasi yang pro pada syariat Islam sebagai aturan hukum kenegaraan terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, populasi pro pada syariat Islam sebagai hukum kenegaraan sebesar 5,6%.
Di tahun 2017 meningkat menjadi 9,3%. Dan pada tahun 2022 saat ini meningkat kembali menjadi 12,5%. “Ternyata partai yang didukung oleh mayoritas pro-syariat Islam di ruang publik berbeda dengan partai yang didukung oleh mayoritas pemilih tidak pro-syariat Islam di ruang publik,” ungkapnya.
Di populasi umum, PDIP dan Golkar memimpin. Di populasi pro-syariat Islam di ruang publik, PPP unggul. Di populasi yang tidak pro-syariat Islam di ruang publik keunggulan PDIP dan Golkar lebih besar lagi.
Selanjutnya, data tahun 2022 ini. Dilihat dari segmen pendidikan, semakin rendah pendidikan, semakin tinggi pro-syariat Islam. Sedangkan yang pro-syariat Islam dan partai politik, PDIP dan Golkar memimpin di populasi umum.
PDIP di populasi umum mendapatkan dukungan sebesar 20.9%. Golkar di populasi umum mendapatkan dukungan sebesar 14,5%. Diikuti Gerindra di populasi umum dukungannya sebesar 9,8%.
PDIP dan Golkar lebih unggul lagi di populasi yang tidak pro-syariat Islam. PDIP di populasi yang tidak pro-syariat Islam mendapatkan dukungan sebesar 23,6%.
Golkar di populasi yang tidak pro-syariat Islam mendapatkan dukungan sebesar 17,7%. Diikuti oleh Gerindra dengan dukungan sebesar 10,5%.
“Walau pendukung syariat Islam untuk hukum negara terus menaik, namun dua partai teratas PDIP dan Golkar partai kokoh dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan tidak memainkan sentimen syariat Islam untuk hukum negara sebagai jurus politiknya,” tutupnya. (Joesvicar Iqbal/msb)