IPOL.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk mengoptimalkan peran asisten Sekretaris Daerah dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menunjang kinerjanya.
Hal ini penting dilakukan karena Heru Budi Hartono tidak lagi mendapatkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) selepas Anies Baswedan habis masa jabatannya di Jakarta.
“Dia (Heru) yakin betul dengan kapasitas masing-masing sahabat yang selama dia kenal bisa menuntaskan pekerjaan itu. Misalnya, para asisten bisa dimaksimalkan untuk bekerja karena beliau tahu kapasitas para asisten itu,” ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (3/11).
Selama ini, kata Gembong para ASN tidak bisa bergerak bebas karena adanya kehadiran dari TGUPP di zaman Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI.
“Kalau kemarin kan selama lima tahun ini DKI Jakarta ruang geraknya tidak merdeka. Ruang geraknya terbatas dan tidak leluasa, kenapa? karena ruang gerak mereka disetir oleh TGUPP,” ungkapnya.
Dengan tidak adanya TGUPP di era Heru Budi, Gembong menilai para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa dengan cepat menjalankan program-program yang sudah dibuat.
“Sekarang Pak Heru memberikan keleluasaan kepada para pejabat, memberikan kebebasan pada para pejabat untuk mengeksekusi program-program yang sudah digaris besarkan oleh Heru untuk bisa dibuat skala prioritas,” tegasnya.
Dia mencontohkan, program pengendalian banjir menjadi prioritas yang harus dikerjakan semua pemangku kepentingan di DKI Jakarta.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa dirinya lebih ingin mengoptimalkan dinas-dinas terkait ketimbang membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Kendati begitu menurutnya adanya TGUPP bisa dikatakan bagus, akan tetapi ia mengatakan lebih ingin memaksimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov DKI Jakarta.
“TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada,” kata Heru kepada wartawan, Senin 17 Oktober 2022.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebutkan selain memaksimalkan peran dinas Pemprov DKI, ia ingin memaksimalkan peran dari asisten pemerintahan dan tenaga ahli. “Mungkin diperkuat asisten, tenaga ahli dan asisten ahli,” imbuhnya. (Pin)