Sikap pemerintah seperti memandang sebelah mata, terutama dengan terbitnya kebijakan yang dianggap kurang memihak guru honorer.
“Anehnya juga banyak guru lulus passing grade tapi usulan formasi dari Pemda malah minim. Padahal kuota dari pemerintah pusat lumayan banyak, tapi kenapa yang diusulkan sedikit,” ujarnya dengan nada heran.
Guru honorer lain, Anwar Sanusi, berharap KPK mengawal kebijakan proses penerimaan dan pengangkatan guru PPPK karena hal itu menyangkut nasib ribuan guru yang telah lama mengabdi di seluruh pelosok Indonesia.
Di samping itu, sejumlah pihak juga menengarai adanya potensi permainan yang sangat rentan terjadi selama proses tersebut.
“Mohon KPK ini diusut, karena ini terjadi di banyak daerah, dan kami percaya dengan kerja KPK,” tandasnya. (bam/msb)
