IPOL.ID – Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman terkait sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar berlangsung di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).
“Hari ini, Polri bersama KPU menandatangani nota kesepahaman kerja sama. Tentunya subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi melakukan kegiatan khususnya polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah ditentukan KPU dapat berjalan,” kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo seusai penandatangan MoU.
Polisi nantinya akan melakukan pengamanan serta mengawal saat tahapan pemilu dimulai. Di antaranya, persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.
“Tentunya menjadi harapan kita bahwa Pemilu Tahun 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari,” ucap Kapolri.
Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Sigit menekankan, paling terpenting dan selalu digelorakannya adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat maupun komitmen terus menjaga serta mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan Indonesia.
Menurutnya, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal biasa. Karena itu, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik.
“Perbedaan pilihan pendapat hal biasa. Namun selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan,” kata eks Kabareskrim Polri itu.
Dalam penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai, Kapolri berharap Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi kondusif. Semangat itu selalu digelorakan dengan sosialisasi kepada mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.
“Kita sepakat bahwa Indonesia ingin menjadi salah satu barometer terkait penyelenggaran pemilu mapan dan demokratis. Meninggalkan hal-hal negatif serta polarisasi. Itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita. Saya kira tolong dibantu rekan-rekan media ikut membantu sosialisasikan, karena ini kepentingan bangsa. Kepentingan rakyat kita semua,” tegas Sigit.
Kapolri juga meminta kepada seluruh elemen bangsa belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Sehingga, di tahun 2024 tidak lagi terjadi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kita harapkan kedepan bagaimana kita edukasi dan sosialisasikan agar proses demokrasi bisa dapat berjalan dengan lebih baik. Sehingga, Indonesia mengarah mewujudkan demokrasi lebih mapan, bermartabat dan bagaimana pesta demokrasi ini menjadi pestanya rakyat, masyarakat,” katanya. (Joesvicar Iqbal)